SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA

SEJARAH EJAAN BAHASA INDONESIA MULAI EJAAN VAN OPHUYSEN SAMPAI EYD
oleh Hari Wibowo,S.S, M.Pd.

Ejaan yang pertama kali diberlakukan adalah ejaan van Ophuysen. Ejaan ini berbahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901 berdasarkan rancangan Ch. A. van Ophuysen dengan bantuan Engku Nawawi gelar Soetan
Ma’moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim, penyempurnaannya berkali-kali diusahakan.
Pada tahun 1938, selama Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali di Solo, misalnya
disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan.

Setelah Indonesia merdeka, Pada tahun 1947 Soewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada masa
itu, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947, No. 264/Bhg. A bahwa
perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih
sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan Ejaan Republik. Beberapa usul yang
diajukan oleh panitia menteri itu belum dapat diterima karena masih harus dirinjau lebih jauh
lagi. Namun, sebagai langkah utama dalam usaha penyederhanaan dan penyelarasan ejaan
dengan perkembagan bahasa, keputusan Soewandi pada masa pergolakan revolusi itu mendapat
sambutan baik.

Kongres Bahasa Indonesia Kedua, yang diprakarsai Menteri Moehammad Yamin,
diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Masalah ejaan timbul lagi sebagai salah satu mata
pertemuan itu. kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peratura
ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud (Priyono-Katoppo, Ketua) yang
dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusannya
tanggal 19 Juli 1956, No. 44876/S, berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957
setelah bekerja selama setahun.

Tindak lanjut perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah
Melayu pada tahun 1959, antara lain berupa usaha mempersamakan ejaan bahasa kedua Negara
ini. Maka pada akhir tahun 1959 sidang perutusan Indonesia dan Melayu (Slametmuljana-Syed
Nasir bin Ismail, Ketua) menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan
nama Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia). Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya
megurungkan peresmiannya.

Sesuai dengan laju pengembangan nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang
pada tahun 1968 menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan akhirnya pada tahun 1975 menjadi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyusun program pembakuan bahasa Indonesia
secara menyeluruh. Di dalam hubungan ini, panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (A.M. Moeliono, ketua) yang disahkan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Sarino Mangunpranoto, sejak tahun 1966 dalam surat keputusannya tanggal 19
September 1967, No. 062/1967, menyusun konsep yang merangkum segala usaha
penyempurnaan yang terdahulu. Konsep itu ditanggapi dan dikaji leh kalangan luas di seluruh
tanah air selama beberapa tahun.

Atas permintaan ketua Gabungan V Komando Operasi Tertinggi (KOTI), rancangan
peraturan ejaan tersebut dipakai sebagai bahan oleh tim Ahli Bahasa KOTI yang dibentuk oleh
ketua Gabungan V KOTI dengan surat Keputusannya tanggal 21 Februari 1967, No. 011/G-5/II/
1967 (S.W. Rujianti Mulyadi, Ketua) dalam pembicaraan mengenai ejaan dengan pihak Malaysia
di Jakarta pada tahun 1966 dan di Kuala Lumpur pada tahun 1967.
Dalam Komite Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Indonesia, Mashuri, dan Menteri Pelajaran Malaysia, Hussen Onn, pada tahun 1972 rancangan
tersebut disetujui untuk dijadikan bahan dalam usaha bersama di dalam pengembangan bahasa
nasional kedua negara.

Setelah rancangan itu akhirnya dilengkapi di dalam Seminar Bahasa Indonesia di Puncak
pada tahu 1972, dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia antardepartemen (Ida Bagus
Mantra, Ketua dan Lukman Ali, Ketua Kelompok Teknis Bahasa) yang ditetapkan dengan surat
keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972, No. 03/A.I/72, maka pada
hari Proklamasi Kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan yang baru itu
berdasarkan keputusan Presiden No. 57, tahun 1972, dengan nama Ejaan yang Disempurnakan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebar buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, sebagai patokan pemakaian ejaan itu.
Karena penuntun itu perlu dilengkapi, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dengan surat keputusannya tanggal 12 Oktober 1972, No. 156/P/1972 (Amran
Halim, Ketua), menyusun buku Pedoman Umum ini yang berupa pemaparan kaidah ejaan yang
lebih luas.

Penyusunan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan ini telah
dimungkinkan oleh tersedianya biaya Pelita II yang disalurkan melalui Proyek Pengembangan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (S.W. Rujiati
Mulyadi, Ketua). Pencetakan Pedoman Umum ini dilaksanakan oleh Proyek Penulisan dan
Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan dan Profesi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepada segenap instansi, kalangan masyarakat, dan perorangan yang telah
memungkinkan tersusunnya Pedoman Umum ini disampaikan penghargaan dan terima kasih.
(Diadaptasi dari pedoman EYD Pusat Bahasa Depdikbud)

untuk mendapatkan informasi lebih tentang pedoman EYD 1972 silakan klik di sini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s